kasus penjelasan cybercrime ( pencemaran nama baik )

Published Oktober 30, 2013 by siscahomma

MAKALAH CYBERCRIME

PENERAPAN UNDANG-UNDANG TEKNOLOGI INFORMASI DALAM KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK

Disusun Oleh:

ISMIATI 12120003

12.4A.24

Jurusan Manajemen Informatika
Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Sarana Informatika
Cikarang
2013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Metode Penulisan

1.3 Tujuan Makalah

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Cybercrime

2.1.2 Pengertian Cyberlaw

2.2 Penjelasan Kasus

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

3.2 Saran

DAFTAR PUSTAKA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan kasih saying-Nya kepada kita semua.Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW,nabi akhir zaman teladan bagi kita semua.

Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah salah satu mata kuliah pada semester 4 di Bina Sarana Informatika.Mata kuliah ini begitu penting bagi kita semua terutama saya pribadi dalam hal pengenalan etika dan estetika dalam berinteraksi dengan segala hal yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi.

Makalah Cybercrime dan Cyberlaw ini merupakan salah satu tugas atau syarat dalam memenuhi nilai UAS pada mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi.Dengan terselesaikanya makalah ini saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah memberikan bantuan dan dukungan,terutama sekali kepada:

  1. Orang tua tercinta yang telah mendukung langkah saya dalam menjalani kuliah.
  2. Dosen Pengajar mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi,yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam hal penyusunan makalah.
  3. Rekan-rekan seperjuangan yang selama ini saling bahu membahu menolong dan saling member dorongan semangat dalam berbagai hal.

Akhirnya,penyusun berharap semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya,bias menambahkan wawasan dan pengetahuan terutama dalam hal Cyber Crime dan Cyber Law.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  LATAR BELAKANG

Hukum yang baik adalah hukum yang bersifat dinamis, dimana hukum dapat berkembang sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Salah satu perkembangan yang terjadi adalah perkembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dalam dunia maya. Untuk itu tentu dibutuhkan peraturan yang dapat memberikan kepastian hukum dunia maya di Indonesia. Oleh pemerintah diterbitkan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang lazin dikenal dengan istilah UU ITE.

Undang- undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ini pada dasarnya adalah salah satu konsekuensi dari skema konvergensi bidang telekomunikasi, computing dan entertainment (media). Undang-undang ini dibuat untuk memberikan kepastian hukum. UU ITE ini memberi peluang pemerintah untuk mengadakan program pemberdayaan internet (terlepas dari sisi negatifnya) untuk digunakan sebagai sarana mencerdaskan kehidupan bangsa. Public awareness harus dibangun secara continue sehingga bahasa internet di indonesia menjadi bahasa yang bermartabat. Tentu saja ini harus dibarengi dengan infrastruktur yang mumpuni untuk mengurangi dampak negatifnya.

Efektifitas penegakan UU ITE tentu sangat tergantung pada mentalitas dan moral yang baik dari para aparat penegak hukum.

1.2. METODE PENULISAN

Makalah dalam blog ini adalah salah satu tugas mata Kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi.penyusunan makalah dalam blog ini (khususnya artikel yang berkaitan dengan cybercrime dan cyberlaw) adalah hasil dari apa yang saya pelajari dari kampus ataupun dari bantuan media internet.maupun buku yang telah kami pelajari sebelumnya.

Dalam penyusunan makalah ini,saya menggunakan beberapa tahap,pada tahap awal yaitu pengumpulan data dan fakta yang saya lakukan secara parallel kemudian seluruh data dan fakta yang sudah saya dapat kemudian saya seleksi.Kemudian data yang sudah terkumpul saya urutkan berdasarkan tema pembahasan.

1.3 Tujuan Makalah

  1. Memenuhi tugas uas etika profesi teknologi informasi dan komunikasi
  2. Menambah wawasan tentang cybercrime dan cyberlaw

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 LANDASAN TEORI

2.1.1 Pengertian Cybercrime

Cybercrime berasal dari kata cyber yang berarti dunia maya atau internet dan crime yang berarti kejahatan.Jadi secara asal kata cybercrime mempunyai pengertian segala bentuk kejahatan yang terjadi di dunia maya atau internet.
Menurut Andi Hamzah dalam bukunya “Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer” (1987) mengartikan cybercrime sebagai kejahatan di bidang komputer yang secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara illegal.

Cybercrime adalah tidak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama.Cybercrime merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet.Cybercrime didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet.
Dari berbagai sumber pengertian diatas pada dasarnya memiliki satu kesamaan bahwasanya

Cybercrime merupakan salah satu tindak kriminal atau tindak kejahatan karena aktifitas cybercrime merugikan pihak korban bahkan ada beberapa kasus cybercrime yang mempunyai dampak lebih besar dari pada tindak kriminal didunia nyata karena kerugian dari cybercrime berupa data-data yang tidak ternilai harganya dapat dirusak bahkan dicuri.

2.1.2 Undang –Undang ITE (Cyberlaw)

Cyber Law adalah Hukum yang digunakan di dunia cyber (dunia maya), yang umumnya diasosiasikan dengan Internet. Cyber law dibutuhkan karena dasar atau fondasi dari hukum di banyak negara adalah “ruang dan waktu”. Sementara itu, di internet tidak mengenal batas ruang dan waktu.

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah Indonesia dan /atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan indonesia.

UU ITE mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Pada UU ITE juga diatur berbagai ancaman hukuman bagi kejahatn melalui internet. UU ITE mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat pada umumnya guna mendapatkan kepastian hukum, dengan diakuinya bukti elektronik dan tanda tangan digital sebagi bukti yang sah di pengadilan. UUITE terdiri dari 13 bab dan 54 pasal.

2.2 Penjelasan Kasus

Kasus Benhan atau Benny Handoko

Benny Handoko adalah seorang pemilik dari akun twitter @Benhan. Benny Handoko adalah seorang pengamat politik dan juga aktivis media sosial. Benny Handoko ditahan di Polda Metro jaya dan dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cipinang.Penahanan Benny Handoko dilakukan setelah penetapan sebagai tersangka atas laporan pencemaran nama baik terhadap Misbakhun pada Mei 2013..Misbakhun tidak terima karena disebut sebagai  perampok Bank Century oleh Benhan,maka Misbakhun melaporkan Benhan melalui laporan yang bernomor TBL/4262/XII/2012/PMJ/Detriskrikus.

Karena,kicaunya pada tanggal 7 Desember 2012 yang menyebutkan Misbakhun sebagai perampok Bank Century,pembuat akun anonim penyebar fitnah,penyokong PKS,dan mantan pegawai pajak paling korup.Maka Benny Handoko alias Benhan dijerat dengan Pasal 27 ayat 3 Juncto Pasal 45 UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Undang-Undang ITE tentang penghinaan dan pencemaran nama baik dengan ancaman  hukuman 6 tahun penjara. Kasus ini saat ini ramai dibicarakan di twitter,Pengacara Kondang Todung Mulya lubis juga turut berkomentar atas penahanan Benhan.”Kalau saya di jakarta saya akan bela@benhan,Kriminalisasi pencemaran nama baik adalah peninggalan kolonial,”tulis Todung Lubis dalam akun twitternya @Todung Lubis,begitupun dengan Wimar Witoelar berkomentar atas penahanan Benhan,”Nyatakan dukungan dan simpati penuh untuk seorang warga yang jujur dan bersih,”tulis akun @wimar.

Kasus Benhan ini seharusnya kita jadikan pelajaran untuk melakukan intropeksi diri guna memperbaiki sistem hukum dan Undang-undang yang banyak menimbulkan perdebatan dan pertentangan. Selain itu seharusnya pihak membuat undang-undang hendaknya lebih jelas dan lebih teliti dalam memberikan sanksi sesuai dengan aturan dalam UU yang berlaku. Hukum yang telah ada memang kadang kurang bisa terima dengan baik dan menimbulkan perdebatan di berbagai kalangan.

Contoh studi kasus mengenai Benhan alias Benny Handoko tentang pelanggaran HAM adalah karena Benny Handoko telah menulis kicauan lewat media elektronik twitter tentang Perampok Bank Century yang ditujukan kepada Misbakhun.

Pasal yang digunakan dalam kasus ini menurut pada UU no 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 27 ayat 3   UU ITE tahun 2008

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau entransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

Dalam pasal ini ketentuan pidana yang ditentukan dalam pasal 45 ayat 1 yaitu :

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Pada dasarnya hukum memiliki tiga tujuan yakni : Kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan. Dari segi kepastian hukum dan kemanfaatan, vonis hakim yang diberikan pada Prita Mulyasari sudahlah tepat dan berkekuatan hukum tetap. Tetapi apabila dikaji dari segi keadilan, vonis hakim tersebut tidaklah tepat dan sangat jauh dari apa yang dikatakan adil. Harus diingat inti dari sebuah hokum adalah“Keadilan”.

Dampak positif kehadiran UU ITE bagi kepastian hukum dunia maya adalah menjadi dasar hukum bagi penggunaan dan pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam transaksi elektronik. Sedangkan dalam kaitannya dengan hukum pidana kehadiran UU ITE dapat mencegah serta menangani dalam proses penegakan hukum terhadap segala bentuk kejahatan yang dilakukan melalui media elektronik seperti komputer yang selama ini sangat sukar untuk diatasi karena berada di duniamaya.

Dampak negaif kehadiran UU ITE bagi kepastian hukum dunia maya adalah dikeluarkannya vonis hakim yang sama sekali tidak memberikan keadilan dalam kasus Benny Handoko versus Misbakhun dimana para hakim hanya melihat tujuan hukum dari segi kepastian hukum dan kemanfaatan (Pasal27 ayat 3 UU ITE ,pasal 310 KUH Pidana),tanpa dibarengi adanya tujuan hukum yang berupa keadilan.

3.2 Saran

1. Sosialisasi Undang-undang tentang penggunaan Teknologi Elektronik.

2. Pengambilan keputusan harusnya mempertimbangkan undang- undang dasar secara keseluruhan sehingga penegakan hukum dan rasa keadilan berjalan bersama-sama.

<p

DAFTAR PUSTAKA

Fightforfreedom.multiply.com Diakses 08 Oktober 2013 pukul 13.30

Kronologi penghinaan Benhan terhadap Misbakhun. Diambil dari : news.okezone.com ( 08 Oktober 2013 pukul 13.40)

www.depkominfo.go.id

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 683 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: